Sugar Company Harus Menuju Swasembada Gula 2025

20-09-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Azka/nvl

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan upaya restrukturisasi PTPN Group untuk membentuk Sugar Company (SugarCo) dalam Holding PTPN III harus sesuai dengan upaya swasembada gula nasional. Ia menuturkan, salah satu tujuan pembentukan sugarco antara lain meningkatkan produktivitas gula PTPN Group menjadi 2 juta ton tahun 2025, sehingga tidak ada lagi impor gula konsumsi.

 

Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). Menurut Hekal, akan ada 248 ribu hektar lahan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok konsumsi nasional dan hal ini harus benar-benar dimaksimalkan oleh SugarCo.

 

“Kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok konsumsi nasional itu harus benar-benar full produksinya tingkat tinggi, on farm-nya maupun rendemennya tinggi. Karena kalau enggak, tidak cukup mengejar itu 10 ton per hektar. Kemudian ini kan guna kita untuk mengurangi disparitas harga antara yang impor dan lokal,” ungkapnya.

 

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini juga menjelaskan pembentukan Sugarco harus dapat mengurangi disparitas harga antara gula konsumsi impor dengan yang lokal. Hekal pun mengatakan, upaya pemberdayaan industri gula ini pernah diinisiasikan pada periode sebelum-sebelumnya, namun selalu gagal. Untuk itu ia berharap rencana ini akan mengutamakan produktivitas lahan untuk mensejahterakan para petani.

 

“Pembentukan Sugarco itu sendiri merupakan salah satu dari 88 program kementerian bumn 2020-2023. Ini kan guna kita untuk mengurangi disparitas harga antara yang impor dan lokal. kalau soal kesejahteraan pertanian kan ini sebenarnya terkait dengan produktivitas lahan. Kalau sekarang aset rata-rata 67 persen, nanti bisa tembus ke 80 atau 90 saja nanti bisa mengubah cukup signifikan,” tandasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...